Daftar UMK 2012 kabupaten/kota jatim

   

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 81 TAHUN 2011
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2012                                             

menimbang

      a

bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme upah minimum sesuai rekomendasi usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012 dari Bupati/Walikota se Jawa Timur;

      b.

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2012 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

    Mengingat:

  1

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39.Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

  2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125.Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UNdang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59.Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

  3.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 82.Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

  4.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/MEN/2000;

  5.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

  6.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

  7.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/627/KPTS/013/2011 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2011.

    MEMUTUSKAN :    Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2012

    Pasal 1      

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012

    Pasal 2      1.

Besarnya Upah Minimum Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran.

  2.

Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

    Pasal 3      1.

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

  2.

Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

    Pasal 4      

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

    Pasal 5      Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.      

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

               

	Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2011
	GUBERNUR JAWA TIMUR Dr. H. SOEKARWO

        UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2012    

NO	KABUPATEN/KOTA	UMK 2012	REKOMENDASI BUPATI/WALIKOTA
			TANGGAL	NOMOR
1	2	3	4	5
1	Kota Surabaya	Rp 1.257.000	4 November 2011	560/5093/436/6.12/2011
2	Kabupaten Gresik	Rp 1.257.000	9 Nopember 2011	560/1370/437.58/2011
3	Kabupaten Sidoarjo	Rp 1.252.000	11 Nopember 2011	560/4592/403.3/2011
4	Kabupaten Pasuruan	Rp 1.252.000	9 Nopember 2011	560/891/424.053/2011
5	Kabupaten Mojokerto	Rp 1.234.000	9 Nopember 2011	560/3722/416-105/2011
6	Kota Malang	Rp 1.132.254	24 Oktober 2011	568/1611/35.73.312/2011
7	Kabupaten Malang	Rp 1.130.500	21 oktober 2011	568/444/421.105/2011
8	Kota Batu	Rp 1.100.215	14 Oktober 2011	560/3855/422.112/2011
9	Kota Kediri	Rp 1.037.500	7 Oktober 2011	561/1231/419.50/2011
10	Kabupaten Kediri	Rp 999.000	19 Oktober 2011	560/1871/418.54/2011
11	Kabupaten Jombang	Rp 978.200	12 Oktober 2011	560/4363/415.33/2011
12	Kota Pasuruan	Rp 975.000	23 September 2011	560/2680/423.105/2011
13	Kabupaten Pamekasan	Rp 975.000	11 Oktober 2011	560/532/441.311/2011
14	Kabupaten Tuban	Rp 970.000	20 Oktober 2011	560/3500/414.054/2011
15	Kabupaten Lamongan	Rp 950.000	10 Oktober 2011	560/261/413.106/2011
16	Kabupaten Bojonegoro	Rp 930.000	14 Oktober 2011	560/2994/412.32/2011
17	Kabupaten Jember	Rp 920.000	3 Oktober 2011	560/2213/421/2011
18	Kabupaten Banyuwangi	Rp 915.000	31 Oktober 2011	560/7453/429.111/2011
19	Kabupaten Probolinggo	Rp 888.500	11 Oktober 2011	560/2034/426.104/2011
20	Kabupaten Bangkalan	Rp 885.000	21 Oktober 2011	650/1835/433.043/2011
21	Kota Probolinggo	Rp 885.000	10 Oktober 2011	560/2234/425.107/2011
22	Kota Mojokerto	Rp 875.000	10 Oktober 2011	560/3491/417.111/2011
23	Kabupaten Lumajang	Rp 825.391	12 Oktober 2011	561/249/427.40/2011
24	Kabupaten Sumenep	Rp 825.000	10 Oktober 2011	560/608/435.104/2011
25	Kabupaten Blitar	Rp 820.000	10 Oktober 2011	560/975/409.106/2011
26	Kota Blitar	Rp 815.000	7 Oktober 2011	560/3860/410.111.2/2011
27	Kabupaten Tulungagung	Rp 815.000	19 Oktober 2011	560/959/407.110/2011
28	Kota Madiun	Rp 812.500	10 Oktober 2011	560/3222/401.108/2011
29	Kabupaten Situbondo	Rp 802.500	12 Oktober 2011	560/1071/431.210.3.1/2011
30	Kabupaten Bondowoso	Rp 800.000	7 Oktober 2011	560/2156/430.10.5.5/2011
31	Kabupaten Sampang	Rp 800.000	20 Oktober 2011	560/1689/434.103/2011
32	Kabupaten Nganjuk	Rp 785.000	21 Oktober 2011	1176 Tahun 2011
33	Kabupaten Ngawi	Rp 780.000	5 Oktober 2011	560/2248/404.103/2011
34	Kabupaten Madiun	Rp 775.000	14 Oktober 2011	560/1401.402.112/2011
35	Kabupaten Trenggalek	Rp 760.000	7 Oktober 2011	560/2552/406.053/2011
36	Kabupaten Magetan	Rp 750.000	14 Oktober 2011	568/2764/403.111/2011
37	Kabupaten Pacitan	Rp 750.000	8 Oktober 2011	560/301/408.40/2011
38	Kabupaten Ponorogo	Rp 745.000	3 Oktober 2011	560/2398/405.101/2011

       

GUBERNUR JAWA TIMUR Dr. H. SOEKARWO

Outsourthings : celah satu (6)

     Dari radio terdengar ustadz Tanzil Bayan membacakan ayat 214 surah Al Bakoro dan sampai pada ujung ayat ,"...mata nashrullah, ala inna nashrullah koribun, ataukah kamu kira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga, padahal belum datang kepadamu seperti yang pernah datang menimpa orang yang telah lalu sebelum kamu : telah menimpa mereka malapetaka  dan kesengsaraan dan mereka digoncangkan sehingga berkata rasul dan orang-orang beriman bersamanya : kapankah pertolongan Alloh datang ?, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Alloh itu sangat dekat ".
     Maksum merinding mendengar bunyi ayat itu. Ustadz di radio itu  seolah tahu  situasi yang dihadapinya saat ini dan menujukan ayat itu  khusus kepada dirinya. Saat ini nasib hidupnya  memang sedang digoncang. Pekerjaannya terancam dan hari demi hari dibayangi kesengsaraan. Walaupun malapetaka hebat belum benar-benar datang seperti yang pernah dirasakan oleh rosul dan pengikutnya dulu, namun kecemasan telah menggerogoti  Maksum selama tiga bulan ini. Dan dia berharap apabila kesengsaraan itu benar-benar terjadi , pertolongan Alloh segera datang .
     Alloh punya rencana  bagi setiap  makhlukNya dan tak jarang rencanaNya itu berbeda dengan keinginan makhlukNya . Apapun  rencanaNya  kini yang pasti sangat memusingkan . Hidup sebagai pekerja dengan upah minimum sudah sulit ditambah tanggung jawab sebagai ketua serikat pekerja yang harus memperjuangkan rekan-rekan sekerja semakin menambah beban hidup Maksum.
     Maksum dan kawan sesama pekerja  di PT. Gramianfood tengah menghadapi dilema . Sebuah konsorsium investor yang selama ini memberi dana pinjaman pada PT. Gramianfood mengambilalih manajemen perusahaan demi menyelamatkan aset-aset perusahaan yang telah diklaim menjadi milik mereka karena pemilik Gramianfood  gagal memberikan keuntungan dan tak bisa melunasi hutang-hutang yang jatuh tempo.
     Semula akuisisi itu dianggap cara yang baik oleh serikat pekerja . Harapan mereka perusahaan kembali sehat dan itu berarti masih ada pekerjaan . Tapi kenyataannya , perusahaan  berpindah ke tangan orang-orang kapitalis tulen yang menerapkan  cara-cara seperti pengusaha perkebunan  jaman kolonial. Mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi paling rakus di bawah bendera NEOCAP. Sebuah grup investasi yang banyak mengambilalih perusahaan teknologi, farmasi dan makanan di berbagai negara...[bersambung ke outsourthings: celah satu (bag. 7)

Perjanjian Kerja Bersama (2)

     Dalam pasal 118 diatur bahwa dalam satu perusahaan  hanya dapat dibuat satu perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja atau buruh di perusahaan tersebut.

     Bila dalam perusahaan tersebut terdapat dua serikat pekerja atau lebih, maka yang berhak membuat PKB dengan manajemen adalah SP/SB yang memiliki anggota terbanyak atau 50% dari total pekerja/buruh di perusahaan tersebut. Jika tidak ada yang mencapai 50% maka para pekerja bisa berkoalisi atau membentuk tim perunding  yang keanggotaannya diisi  secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing SP/SB. Keanggotaan itu harus dibuktikan dengan kartu tanda anggota dari masing -masing serikat.
     Tim perunding ini kemudian melayangkan surat permohonan untuk memusyawarahkan PKB kepada pengusaha atau wakilnya di manajemen perusahaan. Perundingan bisa dilakukan di mana saja sesuai kesepakatan, di dalam lingkungan perusahaan atau di luar.
     Masing-masing pihak yang akan berunding terlebih dulu menyusun draf PKB. Isi draf paling sedikit memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB . Ketentuan dalam PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara. Selanjutnya masing-masing draf dipertukarkan untuk dipelajari. Bila masing-masing pihak telah siap untuk berunding, maka ditentukan tanggal dan tempat perundingan.
     Jumlah anggota tim perunding bila memungkinkan bisa diminimalisir. Sebagai contoh dari pihak perusahaan  diwakili 4 orang dan dari  pihak pekerja 5 orang. Apabila pekerja dalam perusahaan itu mencapai 1000 orang, bisa saja jumlah wakilnya 7 orang sampai 9 orang. Dipilih jumlah ganjil adalah untuk mengantisipasi voting, apabila ada salah satu item yang diperundingkan harus melalui voting untuk diputuskan sebagai isi PKB.