UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (yang resmi menggantikan UU No. 13 Tahun 2003 serta sebagian klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja) pada dasarnya dirancang sebagai aturan pembaruan pasca-Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023. Jika UU 13/2003 (terutama setelah diubah UU Cipta Kerja) banyak memberi fleksibilitas bagi pengusaha lewat aturan turunan (PP), UU 27/2026 menarik kembali banyak norma pelindungan pekerja langsung ke dalam batang tubuh undang-undang serta memperluas cakupannya ke model kerja modern.
1. Perbedaan Utama: UU 13/2003 (beserta perubahannya) vs. UU 27/2026
| Aspek | UU No. 13 Tahun 2003 (beserta perubahan UU Cipta Kerja) | UU No. 27 Tahun 2026 (Pelindungan Ketenagakerjaan) |
|---|---|---|
| Cakupan Pekerja | Fokus pada hubungan kerja formal (pekerja–pengusaha). Pekerja informal dan mitra platform digital tidak diatur secara spesifik. | Diperluas mencakup pekerja sektor informal dan pekerja kemitraan/platform digital dalam bab tersendiri (termasuk hak jaminan sosial & upah layak). |
| Status & Masa Kontrak (PKWT) | Di UU 13/2003 awal maks. 3 tahun (2+1); di UU Cipta Kerja + PP 35/2021 diperpanjang hingga 5 tahun. | Batas total PKWT berbasis jangka waktu dipangkas menjadi maksimal 4 tahun (maks. 2 tahun, dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 1 tahun). |
| Alih Daya (Outsourcing) | Di UU 13/2003 dibatasi 5 jenis pekerjaan penunjang; di UU Cipta Kerja pembatasan jenis pekerjaan sempat dihapus dan diserahkan ke PP. | Diperketat kembali. Jenis pekerjaan penunjang dibatasi dan risiko peralihan status menjadi pekerja tetap demi hukum kembali dipertegas jika melanggar aturan. |
| Cuti Melahirkan & Keluarga | Cuti melahirkan 3 bulan (1,5 bulan sebelum + 1,5 bulan sesudah). Cuti suami mendampingi istri melahirkan hanya 2 hari. | Cuti melahirkan minimal 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan (total hingga 6 bulan; upah penuh s.d. bulan ke-4, 75% di bulan ke-5 & ke-6). Cuti suami menjadi 2 hari + tambahan 3 hari. |
| Waktu Istirahat & Lembur | UU Cipta Kerja sempat menghapus kewajiban istirahat panjang dan hanya mencantumkan istirahat 1 hari untuk 6 hari kerja; tarif lembur di PP. | Dipulihkan & dikunci di UU: istirahat 2 hari untuk 5 hari kerja, istirahat panjang wajib 30 hari tiap 5 tahun masa kerja, dan tarif lembur ditetapkan langsung di UU. |
| Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) | Di UU Cipta Kerja, alasan PHK (termasuk "efisiensi") sangat longgar, besaran pesangon diturunkan ke PP (misal 0,5x untuk efisiensi/pailit), dan PHK cukup lewat pemberitahuan. | Alasan PHK "efisiensi" dihapus; prosedur wajib menempuh tahapan pencegahan & bipartit; PHK tanpa kesepakatan baru sah setelah putusan PHI berkekuatan hukum tetap; faktor pengali pesangon (termasuk 1x untuk pailit/PKPU) dikunci lagi di UU. |
| Pelindungan Khusus & Larangan Baru | Belum ada larangan eksplisit penahanan ijazah di UU; kuota disabilitas hanya diatur di UU Disabilitas (bukan UU Ketenagakerjaan). | Larangan menahan ijazah/dokumen pribadi sebagai jaminan (Pasal 78–79); kuota disabilitas dipertegas (2% publik, 1% swasta); kewajiban pencegahan kekerasan seksual, perundungan, & pelindungan data pribadi pekerja. |
| Jaminan Pesangon | Tidak ada kewajiban pencadangan dana khusus; pekerja sering gagal mendapat pesangon saat perusahaan pailit/tutup. | Perusahaan wajib menyiapkan Dana Cadangan Pesangon untuk menjamin hak pekerja yang terkena PHK. |
2. Kelebihan UU No. 27 Tahun 2026
- Kepastian Hukum Lebih Kuat di Tingkat Undang-Undang: Banyak hak fundamental (formula pesangon, tarif lembur, istirahat mingguan/panjang, batas PKWT) yang sebelumnya didelegasikan ke Peraturan Pemerintah kini ditarik kembali ke dalam UU, sehingga tidak mudah diubah-ubah oleh kebijakan eksekutif.
- Adaptif terhadap Ekonomi Digital & Inklusif: Mengakomodasi pekerja gig economy (ojol/kurir berbasis aplikasi) dan sektor informal yang selama dua dekade berada di area abu-abu hukum perburuhan, sekaligus memperketat perlindungan bagi pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.
- Menutup Celah Praktik Eksploitatif: Larangan menahan ijazah, pembatasan jam dan target produksi bagi peserta pelatihan/pemagangan (agar tidak dijadikan kedok buruh murah), serta kewajiban Dana Cadangan Pesangon secara langsung menjawab masalah klasik yang paling sering merugikan pekerja di lapangan.
- Posisi Tawar Serikat Pekerja Lebih Rasional: Syarat keterwakilan serikat untuk berunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diturunkan (dari lebih dari 50% di UU 13/2003 menjadi lebih dari 30% atau koalisi minimal 10%), sehingga dialog sosial lebih mudah terbentuk.
3. Tantangan UU No. 27 Tahun 2026 Buat Pengusaha
- Kenaikan Beban Finansial dan Biaya Kepatuhan Perusahaan: Kewajiban menyisihkan dana cadangan pesangon, potensi cuti melahirkan hingga 6 bulan dengan beban upah di perusahaan, istirahat panjang wajib, serta kembalinya pengali pesangon 1x untuk kondisi pailit/PKPU akan menekan arus kas (cash flow), terutama bagi perusahaan padat karya dan skala menengah.
- Berkurangnya Fleksibilitas Operasional & Risiko Daya Saing Investasi: Penghapusan alasan PHK karena "efisiensi", pemangkasan batas PKWT menjadi 4 tahun, dan pengetatan outsourcing membuat perusahaan lebih sulit menyesuaikan struktur tenaga kerja saat menghadapi fluktuasi ekonomi atau disrupsi teknologi.
- Masa Transisi & "Zona Abu-Abu" Sebelum PP Terbit: UU ini memberi waktu hingga 1 tahun (sampai Oktober 2027) untuk penerbitan peraturan pelaksana baru, sementara aturan lama (seperti PP 35/2021) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Di lapangan, perbedaan penafsiran mengenai pasal mana yang bertentangan dan nasib kontrak/PKWT yang sedang berjalan berpotensi memicu sengketa industrial baru.
- Tantangan Pengawasan di Lapangan: Norma pelindungannya sangat progresif di atas kertas (seperti audit rantai pasok pekerja anak, pencegahan perundungan, dan pengawasan kemitraan digital), tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas pengawas ketenagakerjaan yang jumlahnya masih terbatas di berbagai daerah.
Secara keseluruhan, UU 27/2026 menggeser bandul hukum ketenagakerjaan kembali ke arah proteksi pekerja (pro-worker) setelah era UU Cipta Kerja yang sangat pro-fleksibilitas pasar, namun meninggalkan pekerjaan rumah besar dalam hal kesiapan finansial dunia usaha dan sinkronisasi aturan turunannya.