Outsourthings (bag. 17)

     Sebenarnya sejak awal Winardi tidak setuju dengan kebijakan Ryo yang menawarkan opsi dilematis pada pekerja. Membuat mereka serba sulit. Dirinya yang sejak lama komit dengan kesejahteraan pekerja juga dihinggapi dilema. Tapi sebagai bagian dari manajemen dia harus mendukung atasan seratus persen walau hati nuraninya menentang.
     Sempat dia mengungkapkan pada Maksum betapa gilanya ide dari Ryo.Ekstrim dan menabrak aturan. Tapi Winardi juga berpesan pada Maksum agar sebisa mungkin tidak sampai menempuh jalur hukum. Sebab para pekerja akan kalah dana dan kalah waktu. Jalur hukum tidak bisa ditempuh sehari dua hari tapi bisa sampai bertahun-tahun. Di situlah para pekerja akan tidak tahan berurusan dengan hukum tanpa dana yang
cukup. Apa mereka tidak butuh biaya untuk keluarga mereka? Bagaimana mereka dapat penghasilan kalau terus-terusan mengurusi kasus ketenagakerjaan yang mereka hadapi?.Winardi menghimbau agar Maksum melakukan pendekatan kooperatif untuk melunakan hati Ryo, bila perlu para investor yang ada dibelakang
Ryo. Cukup bipartit. Namun upaya merayu manajemen tidak jua ketemu titik yang melegakan.
     Manajemen selalu berdalih punya dasar hukum yang kuat untuk menawarkan opsi itu kepada para pekerja. Dasarnya adalah PKB yang ditafsirkan secara tidak patut dan tidak mengindahkan peraturan yang lain. Dikait-kaitkan dengan perjanjian kredit yang dibuat manajemen terdahulu dengan investor, yang katanya berhubungan dengan satu pasal dalam PKB yang melibatkan serikat pekerja.





bersambung ke Outsourthings (bag. 18)

Tuntutan UMK 2013 : 2 juta, apakah ngawur?

suarasurabaya.net - Nilai Upah Minimum (UMK) yang ideal untuk lima Kabupaten/Kota industri utama di Jawa Timur (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan) adalah sekitar Rp1,7 juta hingga Rp1,8 juta.
     Ini analisis Kresnayana Yahya pakar statistik dan ekonomi dari ITS. Saat dihubungi suarasurabaya.net tadi, Kresnayana Yahya mengatakan angka ideal itu berdasarkan parameter UMP DKI Jakarta yang sudah ditetapkan Rp2,2 juta, indeks kesenjangan ekonomi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, dan inflasi.

     Dari indeks Gini yang mengukur kesenjangan pendapatan penduduk, Indonesia saat ini sudah masuk kategori mengkhawatirkan, yakni 0,41. Padahal di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, indeks ini mencatat angka 0,33. Artinya, ada 41% populasi penduduk yang pendapatannya sangat jauh tertinggal dibandingkan 69% populasi penduduk sisanya.

     Kesenjangan yang besar itu, kata Kresnayana, tidak menguntungkan siapapun, termasuk juga pengusaha. Dengan daya beli yang rendah, produk-produk dalam negeri akan sulit diserap pasar domestik. Penjualan pun bisa stagnan dan mengancam pendapatan perusahaan. Jika ini terjadi, tentunya bakal mengganggu proses produksi.
     Kenyataannya sekarang, lanjut Kresnayana, industri di Jawa Timur sedang menikmati pertumbuhan yang cukup signifikan. Margin yang diterima pengusaha pun otomatis jadi makin lebar, dengan labour cost yang makin kecil. "Rata-rata labour cost di industri Jawa Timur sekitar 10%. Semakin besar pertumbuhan produksinya, tentu labour cost makin kecil," kata dia.

     Jadi, imbuh Kresnayana, tidak logis jika pengusaha berdalih usaha mereka bisa collapse jika UMK dinaikkan. "Pengusaha harus lebih kreatif agar bisa lebih efisien dengan kenaikan UMK. Tapi secara makro, dengan peningkatan UMK yang meningkatkan pertumbuhan industri karena naiknya daya beli, maka peningkatan sales secara moderat saya prediksi bisa mencapai sekitar 25% hingga 35%. Jadi artinya, pengusaha tetap bisa untung," ujarnya.

     Juga dengan ancaman capital flight. Kresnayana Yahya menilai upah di Jawa Timur masih sangat kompetitif dibandingkan dengan di China dan Malaysia. "Upah minimum di China 3 kali lipat lebih tinggi daripada di Jawa Timur, di Singapura sudah 6 kali lipat. Jadi kalau mau pindahkan industri, ya tidak semudah itu," kata dia.

Apalagi sektor makanan dan minuman di Jawa Timur yang menurut Kresnayana sekarang sedang menikmati margin keuntungan sangat besar, masih sangat mampu membayar UMK dengan nilai bahkan sampai Rp1,8 juta.

"UMK ini kan berlaku pada pekerja dengan masa kerja o tahun dan lajang dan kebijakan ini hanya dirasakan oleh 13% hingga 14% saja dari angkatan kerja di Jawa Timur yang jumlah keseluruhan sekitar 14 juta orang," jelasnya.

Tuntutan UMK Rp2,2 juta untuk daerah industri utama di Jawa Timur menurut Kresnayana Yahya masih terlalu tinggi. "Ya tidak bisa disamakan UMK di DKI Jakarta dengan di Jawa Timur. Biaya hidup di Jakarta tentu lebih tinggi," katanya. Namun dengan besaran UMK 1,8-1,9 juta plus tunjangan-tunjangan maka UMK di Jatim bisa mencapai nilai 2 juta. Apakah ini tuntutan ngawur ? tentu tidak. coba tengok aliran uang yang dinikmati para pengusaha dari bank-bank di Jatim TRILYUNAN !. Pertanyaannya ada tidak PENGUSAHA yang tidak berhutang? Semua Pengusaha hidupnya ditunjang oleh BANK
     Mereka bisa pinjam duit dan memutarnya sekehendak mereka. Dan seharusnya mereka tidak terlalu serakah menikmati berkah pertumbuhan EKONOMI tahun ini. Sebagian laba yang dinikmati pengusaha atau pemodal janganlah terlalu dipelitkan untuk kemakmuran pekerjanya.
     coba cermati tulisan di bawah ini.

REALISASI KREDIT Bank Umum Jatim Tumbuh 24,49%

Oleh: Achmad Aris - 31 October 2012 | 4:28 pm

SURABAYA–Penyaluran kredit bank umum di wilayah Jawa Timur per kuartal III/2012 tercatat mencapai Rp223,51 triliun, tumbuh 24,49% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp179,54 triliun.
Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim per September 2012, porsi penyaluran kredit terbesar masih didominasi oleh bank pemerintah yang mencapai Rp116,17 triliun atau 52% dari total penyaluran kredit.
Sementara itu, porsi penyaluran kredit bank swasta mencapai Rp94,18 triliun dan bank asing sebesar Rp13,16 triliun.
Namun demikian dari sisi pertumbuhan, bank asing membukukan pertumbuhan penyaluran kredit terbesar yang mencapai 38,44% dibandingkan dengan pertumbuhan bank pemerintah dan bank swasta yang masing-masing hanya 19,04% dan 29,44%.
Adapun angka non performing loan (NPL) yang dicatatkan pada periode tersebut adalah 2,64% atau turun dari periode yang sama 2011 sebesar 3,47%. NPL tertinggi dicatatkan oleh bank pemerintah yaitu 3,37%, lalu bank asing sebesar 3,05%, dan NPL bank swasta sebesar 1,69%.
Deputi Pemimpin Bank Indonesia Surabaya Bidang Pengawasan Perbankan Sarwanto mengatakan pertumbuhan penyaluran kredit pada kisaran 20% tersebut masih sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia. “Apalagi penyaluran kreditnya masih didominasi untuk modal kerja sehingga bagus untuk perekonomian karena digunakan untuk kegiatan produktif,” katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (31/10).
Hingga akhir tahun ini, dia memerkirakan pertumbuhan kredit di Jawa Timur akan terjaga dalam kisaran 20%-26%. “Pertumbuhan kredit kan harus sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, jangan sampai pertumbuhan kredit yang terlalu tinggi bikin ekonomi panas,” jelasnya.
Pada periode sembilan bulan pertama tersebut, kredit modal kerja di Jawa Timur tercatat mencapai Rp129,66 triliun atau tumbuh 21,79% dibandingkan dengan periode yang sama 2011 sebesar Rp106,46 triliun. Sementara itu kredit investasi tercatat sebesar Rp31,21 triliun atau tumbuh 35,59% sedangkan kredit konsumsi tercatat sebesar Rp62,64 triliun atau 25,12%.
     Secara sektoral, penyaluran kredit di Jatim masih didominasi oleh sektor unggulan seperti industri pengolahan sebesar Rp62,68 triliun, perdagangan besar dan eceran sebesar Rp51,57 triliun, konstruksi sebesar Rp8,1 triliun, dan transportasi, pergudangan, dan komunikasi sebesar Rp8 triliun.
Dari sisi aset, total aset bank umum pada periode tersebut mencapai Rp342,66 triliun atau tumbuh 22,05% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp280,75 triliun. Jumlah aset terbesar diduduki oleh bank swasta sebesar Rp165,5 triliun, disusul oleh bank pemerintah dengan total aset Rp157,43 triliun, dan bank swasta dengan total asing Rp19,74 triliun.
     Sementara itu total penghimpunan dana bank umum per September 2012 mencapai Rp273,66 triliun, naik 17,94% dibandingkan dengan periode yang sama 2011 sebesar Rp232,03 triliun. Bank swasta membukukan perolehan dana terbesar yaitu Rp143,03 triliun, disusul bank pemerintah Rp115,06 triliun, dan bank asing Rp15,58 triliun.
Lebih rendahnya pertumbuhan penghimpunan dibandingkan dengan pertumbuhan kredit tersebut menyebabkan loan to deposit ratio (LDR) bank umum di Jatim tercatat sebesar 81,67% yang mana LDR tertinggi dicatatkan oleh bank pemerintah yang mencapai 100,96%, lalu bank asing sebesar 84,49%, dan bank swasta sebesar Rp65,85%.
     Beberapa Perusahaan tercatat mengalami keuntungan usaha yang signifikan seperti yang dilaporkan oleh bursa efek. Emiten barang konsumsi mencetak pertumbuhan laba bersih dengan rerata mencapai 14,6% menjadi Rp48,13 triliun per September 2012, dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp41,99 triliun.
     Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, 11 dari 16 produsen makanan dan minuman yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengantongi pendapatan mencapai Rp60,94 triliun, melonjak 12,9% dari pendapatan Januari-September 2011 sebesar Rp53,97 triliun.
Meski secara nominal terhitung rendah, PT Tri Banyan Tirta Tbk menduduki peringkat pertama pertumbuhan laba bersih tertinggi mencapai 17 kali lipat yakni dari Rp588,75 juta menjadi Rp11,08 miliar.
     Dengan pendapatan sebesar Rp175,91 miliar atau naik hampir dua kali lipat dari Rp89,73 miliar, emiten berkode saham ALTO ini juga mengalami peningkatan beban pokok penjualan sebanyak 83,7% dari Rp77,37 miliar menjadi Rp142,19 miliar.

Produsen air mineral PT Akasha Wira International  (Ades) menempati urutan kedua dengan perolehan laba bersih Rp64,48 miliar, naik 508% dari laba periode yang sama tahun sebelumnya Rp10,6 miliar.

Kenaikan laba bersih terjadi seiring pertumbuhan penjualan dari Rp230,96 miliar menjadi Rp354,75 miliar per September 2012. Adapun, beban pokok penjualan tercatat naik menjadi Rp152,83 miliar dari nominal sebelumnya Rp145,78 miliar.

Perusahaan makanan ringan asal Sidoarjo, Jawa Timur, PT Siantar Top Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp59,52 miliar atau melonjak 107% dari raihan periode yang sama 2011 yang hanya Rp28,63 miliar.
     Adapun, pendapatan perusahaan yang berekspansi ke Medan ini mencapai Rp916,16 miliar, tumbuh 20,5% dari perolehan sembilan bulan pertama 2011 senilai Rp760,13 miliar. secara rinci, terdiri dari penjualan lokal Rp906,79 miliar dan ekspor Rp24,90 miliar.

“Masing-masing penjualan naik, pada periode yang sama 2011 penjualan lokal Rp762,03 miliar dan ekspor hanya Rp12,93 miliar. Beban pokok penjualan Rp733,87 miliar, naik dari Rp637,79 miliar,” ungkap manajemen Siantar Top dalam laporan keuangannya.

     Dengan kondisi perkreditan yang liquid dan performa laba perusahaan yang bagus untuk saat ini semestinya kenaikan UMK 30 % hingga 44% menjadi keniscayaan. Coba kita tengok pada era Presiden Gus Dur UMK naik hingga 30%, padahal saat itu negara ini lagi krisis-krisisnya. Beberapa Perusahaan melakukan off produksi seminggu bisa tiga kali bahkan sampai berminggu-minggu. Beberapa sempat kolaps tapi bisa bangkit lagi.
     Alhamdulillah berkat rahmat Alloh SWT, ekonomi Indonesia dapat melewati krisis dan bisa tumbuh lagi menjadi Macan Asia.

Sumber: SuaraSurabaya.Net, BisnisIndonesia.com, BisnisJatim.com

Jateng tetapkan UMK 2013 lebih dulu

Gubernur Jateng Tetapkan UMK 2013

Selasa, 13 November 2012 02:36 WIB | Insetyonoto/JIBI/SOLOPOS | 

Ilustrasi

SEMARANG-Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, Senin (12/11) sore, menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng Nomor : 561.4/58 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2013.

”Dengan demikian, dari batas waktu maksimal penetapan UMK paling lambat tanggal 20 November mendatang, penetapan UMK Jateng lebih awal dan bisa jadi yang pertama di Indonesia,” kata Kepala Biro Humas Pemprov Jateng, Agus Utomo dalam rilis kepada wartawan di Semarang, Senin petang.

Berdasarkan data yang ada, UMK 2013 tertinggi Kota Semarang Rp1.209.100 dan terendah Kabupaten Cilacap Wilayah Barat Rp816.000. (selengkapnya lihat tabel). Kenaikan UMK rata-rata sebesar 9,55% atau Rp80.020 jika dibanding tahun 2012.

Sedangkan pencapaian UMK terhadap 100% kebutuhan hidup layak (KHL) tahun 2013 rata-rata sebesar 97,32%, di mana rata-rata UMK Rp914.275,68, sedang rata-rata KHL Rp940.239,90. Kabupaten/kota yang UMK-nya mencapai 100% ke atas terhadap KHL tercatat sebanyak 14 daerah dan pencapaian KHL antara 81,86%-99,42% sebanyak 21 daerah.

Pengumuman UMK 2013 kali ini, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya yang mengumumkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng.

Menanggapi hal ini, Agus Utomo ketika dikonfirmasi Espos menyatakan tak ada masalah apa-apa,”Ini karena mengejar waktu Pak Gubernur Senin sore harus ke Jakarta bertemu Presiden, sehingga karena UMK sudah clear langsung diumumkan,” jelas dia.

Sementara Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Mahmud Mahfudz, menyesalkan langkah Biro Humas Pemprov Jateng yang hanya merilis pengumuman UMK kepada media.

“Mestinya diadakan jumpa pers, mengundang wartawan sehingga ada dialog terbuka,” kritik anggota Dewan dari FPKS ini.

Lebih lanjut Agus Utomo menyatakan, sebelum menetapkan UMK, pada Senin siang Gubernur didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng, Hadi Prabowo, Asisten Kesra, Kadisnakertransduk Jateng, Edison Ambarura, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Humas, melakukan konsultasi kepada pimpinan DPRD Jateng.

Konsultasi utamanya, terkait nominal UMK yang diajukan Kota Semarang ada dua yakni dari Plt Walikota Semarang mengajukan UMK Rp1.209.100 dan Apindo Kota Semarang mengajukan angka Rp1.200.000.

Dalam konsultasi itu, Gubernur Jateng mendukung usulan Plt Walikota Semarang. Langkah gubernur ini juga didukung pimpinan DPRD dan perwakilan Komisi E DPRD Jateng. “Sehingga sore hari [Senin kemarin] itu juga, Gubernur menandatangani SK penetapan UMK 2013 kabupaten/kota dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2013,” papar Agus.

Untuk usulan UMK 34 kabupaten/kota lainnya sudah bulat satu, sehingga Gubernur tidak mengubah nilai UMK yang diajukan bupati/walikota. Karena nilainya sudah, sesuai mekanisme sudah melalui proses pembahasan unsur-unsur terkait di tingkat kabupaten/kota.

“Gubernur berharap, agar semua pihak terkait nyengkuyung UMK 2013 yang telah ditetapkan, sehingga iklim usaha dan tenaga kerja bisa berjalan selaras, serasi, seimbang dan kondusif.”

Kalau semuanya kondusif, maka bekerjanya jadi nyaman, kreatifitas, dan loyalitas pekerja meningkat sehingga kegiatan usaha juga bisa berkembang.

Terpisah anggota Dewan Pengupahan (DP) Provinsi Jateng, Eko Suyono, menyatakan penetapan UMK 2013 sesuai dengan rekomendasi DP provinsi. “UMK 2013 sesuai usulan bupati/walikota dan direkomendasikan DP provinsi kepada Gubernur Jateng,” ujar dia.

Sedang Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi, belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi Espos, telepon selulernya tak aktif.

     Tabel Besaran UMK Jateng 2013 :
1. Kota Semarang : Rp 1.209.100
2. Kabupaten Demak : Rp 995.000
3. Kabupaten Kendal : Rp 953.100
4. Kabupaten Semarang : Rp 1.051.000
5. Kota Salatiga : Rp 974.000
6. Kabupaten Grobogan : Rp 842.000
7. Kabupaten Blora : Rp 932.000
8. Kabupaten Kudus : Rp 990.000
9. Kabupaten Jepara : Rp 875.000
10. Kabupaten Pati : Rp 927.600
11. Kabupaten Rembang : Rp 896.000
12. Kabupaten Boyolali : Rp 895.000
13. Kota Surakarta : Rp 915.900
14. Kabupaten Sukoharjo : Rp 902.000

15. Kabupaten Sragen : Rp 864.000
16. Kabupaten Karanganyar : Rp 896.500
17. Kabupaten Wonogiri : Rp 830.000
18. Kabupaten Klaten : Rp 871.500
19. Kota Magelang : Rp 901.500
20. Kabupaten Magelang: Rp 942.000
21. Kabupaten Purworejo: Rp 849.000
22. Kabupaten Temanggung : Rp 940.000
23. Kabupaten Wonosobo : Rp 880.000
24. Kabupaten Kebumen : rp 835.000
25. Kabupaten Banyumas : Rp 877.500
26. Kabupaten Cilacap :
Cilacap Kota: Rp 986.000
Cilacap Timur : Rp Rp 861.000
Cilacap Barat : Rp 816.000
27. Kabupaten Banjarnegara : Rp 835.000
28. Kabupaten Purbalingga : Rp 896.500
29. Kabupaten Batang : Rp 970.000
30. Kota Pekalongan : Rp 980.000
31. Kabupaten Pekalongan : Rp 962.000
32. Kabupaten Pemalang : Rp 908.000
33. Kota Tegal : Rp 860.000
34. Kabupaten Tegal : Rp 850.000
35. Kabupaten Brebes : Rp 859.000

Sumber: Biro Humas Pemprov Jateng , SOLOPOS.com

Manufaktur,BBM & UMK dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

     Di triwulan terakhir tahun 2012, kita dibuat ikut mikir tentang ulah oknum anggota DPR yang memalak sejumlah instansi pemerintah dan BUMN,tentang tawuran pelajar atau warga, tentang aksi menuntut kenaikan UMK dan penghapusan outsourcing dan kasus Hambalang. Di antara perca perca itu ada kabar bagus berhembus yaitu tumbuhnya sektor manufaktur Jatim. Isu deindustrialisasi yang sempat kencang pada periode lalu terbantahkan dengan iklim usaha manufaktur yang tumbuh positif pada triwulan ketiga tahun 2012.
     Catatan BPS JATIM,Pertumbuhan industri manufaktur mikro-kecil per triwulan ketiga 2012 sebesar 6,8 %, sedang industri besar tumbuh 6,5 %. Paling tinggi dari tingkat nasional. Namun pertumbuhan itu akan sedikit terganggu dengan adanya rencana kenaikan BBM dan upah minimum. Pengusaha belumlah bisa dikatakan mencicipi manisnya madu pertumbuhan selama beberapa bulan ke depan dengan terkikisnya laba akibat cost yang harus dikeluarkan untuk tahun depan.
     Bukan pengusaha namanya kalau tidak bisa berkelit dari masalah adanya kenaikan biaya produksi. Toh mereka masih tampak kaya. Rumah mewah punya, mobil berbagai merk ada, bisa liburan ke LN, Menyekolahkan anak2 mereka ke perguruan terbaik, macam2 aset dan gadget lengkap. Jika ada kenaikan biaya produksi, para pengusaha akan melakukan efesiensi dan memperbesar kapasitas produksi.

     InsyaAlloh, Tidak akan ada kekacauan       
    Apa yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bahwa kenaikan biaya produksi yang akan dihadapi para pengusaha masih dalam taraf wajar. Tentunya pemerintah akan merilis kebijakan yang arif untuk memberikan perlindungan pada para pengusaha kecil agar bisa survive,seperti memberikan pengaturan pajak tersendiri, toleransi peraturan UMK,dan kemudahan di jalur kredit. Untuk kenaikan BBM seyogyanya dilakukan sedikit demi sedikit hingga mencapai equilibrium ekonomi.
   Apa yang digemborkan APINDO soal kelesuan usaha jika kenaikan2 itu diterapkan harus diperhatikan oleh pemerintah dan pekerja. Kenaikan BBM yang terlalu tinggi secara mendadak atau kenaikan UMK yang ekstrim memang rentan memberangus usaha kecil. Angka 24% pada kenaikan UMK bukanlah angka ekstrim,pengusaha dibantu pemerintah akan menemukan jalan untuk memakmurkan rakyat . Ada hal2 lain yang lebih ekstrim semestinya dihindari pengusaha seperti biaya promosi yang mahal(menggaji artis terkenal yang nilainya 1000 kali gaji buruh,dll), suap pada pejabat atau oknum anggota DPR, dan inefesien di dalam perusahaan akibat ulah direksi.
     Indikator Perekonomian Indonesia masih lumayan seperti dalam laporan berikut ini.


    Menteri BUMN Dahlan Iskan punya rasa optimistis terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. Stabilnya perekonomian Indonesia di tengah badai krisis Eropa, membuat Dahlan yakin ekonomi Indonesia bisa mengalahkan Spanyol tahun depan.
    "Tahun lalu mengalahkan Belanda, tahun depan Spanyol, meskipun belum bisa mengalahkan Madrid dan Barcelona," tutur Dahlan dalam peluncuran 'Global Entrepreneurship Week 2012' di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jalan Thamrin, Jakarta, Senin (12/11/2012).
     Saking yakinnya, Dahlan juga menyebut Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian nomor 7 terbesar di dunia 15 tahun lagi. Alasannya, banyak masyarakat kelas menegah yang tumbuh pesat dan lahirnya banyak pengusaha yang bakal mendorong meningkatnya perekonomian Indonesia.

    "Jadi 15 tahun lagi jadi nomor 7- 8 dunia," cetusnya.

     Namun, mantan Dirut PLN ini menilai, langkah Indonesia menjadi negara maju menghadapi musuh terbesar yakni birokrasi.
"Ada pekerjaan besar. Ekonomi kita sangat besar, kalau menghapus hambatan terbesar yaitu birokrasi hambatan terbesar," tegasnya.
     Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan akhir tahun 2012 hanya pada kisaran 6,3-6,5%.
    "Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir tahun hanya pada kisaran 6,3-6,5% perlambatan ekonomi dunia menjadi sebab utama," ungkap Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di Gedung Bappenas Jakarta, Selasa (6/11/2012).
    Menurut Armida perlambatan ekonomi dunia menjadi sebab mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan target (RPJMN). "Saya selalu melihat target RPJMN tetapi karena perlambatan ekonomi dunia membuat komponen kita tidak bisa setinggi target," katanya.

Pertumbuhan ekonomi menurut RPJMN 2012 dipatok dengan target 6,7-7%. Walaupun begitu dari sisi ketenagakerjaan memperoleh nilai yang membanggakan. Sektor pekerja formal meningkat ditandai oleh prosentase pekerja di sektor formal sudah mencapai 39,89% atau hampir 40%. Sedangkan pekerja informal masih tinggi sekitar 60,41%.
"Dari ketenagakerjaan ada yang menggembirakan. Sektor pekerja formal meningkat dan saat ini mencapai 39,89% atau hampir 40% sedangkan pekerja informal itu 60,41%," tuturnya.
     Proyeksi IMF mengatakan perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia saat ini. Armida mengatakan di Eropa hampir banyak negara mengalami pertumbuhan 0%.
    "Outlook ekonomi dunia 2012 Jepang dan Amerika Serikat berada pada 2,2%, Eropa 0% atau bahkan minus hanya Jerman yang tumbuh 0,9%. Thailand tumbuh 5,6%, Malaysia 4,4%, Singapura 2,2%, dan Indonesia 6%. Kita tetap diangka 6,3%-6,5%," tandasnya.

     Selamat Berjuang Pekerja dan Jayalah Perusahaan-Perusahaan Indonesia !

     SELAMAT TAHUN BARU HIJRIAH 1434