PBPI menyatakan siap menyukseskan Pemilu 2014 dan mendorong terpilihnya
berbagai calon anggota legislatif yang berasal dari buruh atau yang mendukung
perjuangan mereka.
PBPI dalam manifesto buruh untuk Pemilu 2014 di Jakarta, Minggu, bahkan
menginginkan kepentingan buruh dapat terwakili minimal separuh dari 560 kursi
parlemen di DPR RI dan 132 kursi DPD RI di Senayan.
Minggu, 16 Februari 2014
Selasa, 11 Februari 2014
Putusan PN Jakarta Pusat Tentang KSPSI
Reposting permasalahan dalam SPSI. Masalah dualisme telah menggerogoti
perjuangan SP terbesar anggotanya di Indonesia ini dan diakhiri dengan
putusan pengadilan
Seperti pemberitaan beberapa Surat Kabar terbitan Jakarta yaitu Harian
TERBIT terbitan tanggal 18 September 2009 memberitakan,dualisme
kepemimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
sudah berakhir dipengadilan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
memutuskan yang berhak menggunakan logo dan nama organisasi
KSPSI adalah pengurus DPP KSPSI kubu Jacob Nuwa wea/Mathias
Tambing.
perjuangan SP terbesar anggotanya di Indonesia ini dan diakhiri dengan
putusan pengadilan
Seperti pemberitaan beberapa Surat Kabar terbitan Jakarta yaitu Harian
TERBIT terbitan tanggal 18 September 2009 memberitakan,dualisme
kepemimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
sudah berakhir dipengadilan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
memutuskan yang berhak menggunakan logo dan nama organisasi
KSPSI adalah pengurus DPP KSPSI kubu Jacob Nuwa wea/Mathias
Tambing.
Kamis, 06 Februari 2014
BPJS bermasalah, KPP Buka Posko Pengaduan
KOMISI Pelayanan Publik (KPP) JawaTimur (Jatim) membuka posko pengaduan
terkait pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan.
Kepala Divisi Penanganan PengaduanKPP Jatim, Nuning Rodiyah, meminta
penyelenggara layanan, seperti puskesmas, dan rumah sakit menyiapkan
segala sesuatunya terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Ia juga
meminta kepada BPJS atau pihak lain yang terkait untuk melakukan
sosialisasi secara massif kepada seluruh lapisan masyarakat. "Lebih penting lagi,
kami juga menghimbau kepada masyarakat yang tidak mampu untuk
segera mendaftarkan diri ke BPJS untuk mendapatkan jaminan kesehatan," ujar
Nuning di Surabaya, Kamis (2/1).
terkait pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan.
Kepala Divisi Penanganan PengaduanKPP Jatim, Nuning Rodiyah, meminta
penyelenggara layanan, seperti puskesmas, dan rumah sakit menyiapkan
segala sesuatunya terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Ia juga
meminta kepada BPJS atau pihak lain yang terkait untuk melakukan
sosialisasi secara massif kepada seluruh lapisan masyarakat. "Lebih penting lagi,
kami juga menghimbau kepada masyarakat yang tidak mampu untuk
segera mendaftarkan diri ke BPJS untuk mendapatkan jaminan kesehatan," ujar
Nuning di Surabaya, Kamis (2/1).
Langganan:
Postingan (Atom)