Poros Buruh Pekerja siap sukseskan Pemilu 2014

PBPI menyatakan siap menyukseskan Pemilu 2014 dan mendorong terpilihnya
berbagai calon anggota legislatif yang berasal dari buruh atau yang mendukung
perjuangan mereka.

PBPI dalam manifesto buruh untuk Pemilu 2014 di Jakarta, Minggu, bahkan
menginginkan kepentingan buruh dapat terwakili minimal separuh dari 560 kursi
parlemen di DPR RI dan 132 kursi DPD RI di Senayan.

"Kami mendukung semua buruh dari semua serikat mampu menguasai
parlemen di pusat, provinsi, dan kabupaten," kata Ketua LEM SPSI Idrus saat membacakan
pernyataan sikap PBPI untuk Pemilu 2014.
Selain mendukung caleg dari kalangan buruh atau mereka yang memperjuangkan aspirasi buruh,
 mereka juga berharap calon presiden 2014 mendatang bisa dimenangkan dari tokoh
yang pro-buruh.

"PBPI juga menuntut terbentuknya pemerintahan baru yang mampu
perjuangkan kesejahteraan buruh, diantaranya hapus outsourcing, beri upah layak,  jaminan sosial
dan kesehatan secara gratis dan stabilkan harga sembako," kata Ketua Umum Dewan
Pimpinan Nasional Gerakan Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo)Bambang Eka.
Ia mengatakan, sepanjang lima tahun terakhir, berbagai persoalan kaum buruh
terus bermunculan termasuk adanya kebijakan politik yang merugikan kaum
buruh seperti soal alih daya (outsourcing) yang berakibat pada kemorosotan
kesejahteraan buruh jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Bambang mengingatkan Pemilu 2014 merupakan momentum memperbaiki
nasib kaum buruh dan rakyat pada umumnya.
Agar keinginan itu tercapai tentu kaum buruh harus melakukan konsolidasi
nasional, konsolidasi daerah-daerah dan konsolidasi para pimpinan serikat buruh/
pekerja untuk menyatukan satu kepentingan politik buruh.
"Kami menyerukan kepada segenap buruh untuk mendukung caleg atau
pemimpin yang berasal dari kaum buruh/pekerja dari manapun asal partainya,"
kata Bambang.
Buruh juga diminta mengantisipasi kemungkinan kegaduhan politik pada
Pemilu 2014, karena ada kelompok yang mempertanyakan keabsahan hasil Pemilu
2014 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Pemilu serentak
akan di laksanakan pada 2019.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia Moh Jumhur Hidayat
mengapresiasi penuh rencana kaum buruh yang mengambil jalur politik untuk
menguatkan perjuangan politik yang tidak selalu di jalanan dan berdemonstrasi.
"Saya mendukung teman-teman buruh dari berbagai jenjang untuk melakukan
perubahan," ujar Jumhur saat didaulat berpidato.
Jumhur berpendapat sudah waktunya bagi pemerintahan yang akan berkuasa
menghapus sistem kerja "outsourcing". Selain itu, katanya, buruh juga harus
diberikan upah layak, memberikan jaminan sosial kepada buruh secara gratis
dan menstabilkan harga sembako.

"Makanya saya apresiasi teman-teman yang maju menjadi caleg ataupun capres
untuk didukung, karena mereka mampu memperjuangkan aspirasi kaum buruh,"
kata Jumhur.
Dalam forum tersebut, Jumhur yang juga Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) didukung untuk menjadi
pemimpin nasional demi memuluskan kebijakan-kebijakan produk pemerintah
yang pro-buruh.

"Tetapi saya tidak di parpol, teman-teman buruh mendukung saya menjadi capres,
saya senang, tetapi bukan untuk pemilu sekarang," katanya sembari
mengingatkan bahwa calon presiden untuk Pemilu 2014 berasal dari kalangan
partai politik atau didukung oleh partai politik.
Jumhur mengatakan kesempatan untuk menjadi calon presiden masih panjang
dan untuk saat ini dia masih mau berjuang bersama buruh saja.