Hasil Rakernas PDIP 2012: HAPUS OUTSOURCING !

Senin, 15 Oktober 2012 diposting pada kategori RAKERNAS

Rakernas Surabaya

"Hapus Outsourcing yang Bertentangan dengan UU"

DPP PDI Perjuangan menugaskan anggota fraksinya di DPR RI untuk memperjuangkan lahirnya UU Sistem Pengupahan Nasional. Penugasan itu untuk menindaklanjuti rekomendasi Rakernas II PDI Perjuangan di Surabaya, 12-14 Oktober lalu.

Dalam poin kedelapan rekomendasi disebutkan, PDI Perjuangan menentang kebijakan politik yang memiskinkan kaum buruh dan pekerja Indonesia. "PDI Perjuangan juga mendesak penghapusan praktik kerja outsourcing yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan dan menolak politik upah murah," tandas Puan Maharani, saat membacakan rekomendasi, Sabu malam.

Sementara, saat memberi keterangan kepada wartawan peliput rakernas, anggota Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan, rekomendasi rakernas bukan berarti PDI Perjuangan anti-outsourcing. Kata Rieke, partainya secara politik memahami outsourcing adalah pengalihan sebagian pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain.

Sedang yang jadi persoalan dan ditolak PDI Perjuangan, jelas Rieke, yakni pengalihan tenaga kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain. PDI Perjuangan memaknai pengalihan tenaga kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu sebagai perbudakan moderen.

"Karena ini salah kaprah dan bentuk penindasan di era modern. Rekomendasi soal ini akan kami sampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," tegasnya. (pri)

Sumber:  Pdiperjuangan-jatim.org