APBN 2015 Untuk Presiden Baru

Jakarta - Pemerintah hari ini mengajukan pokok-pokok rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2015 ke DPR.
Keuangan negara yang disusun ini nantinya akan digunakan pemerintahan
selanjutnya pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menteri
Keuangan Chatib Basri mengungkapkan,
dalam penyusunan APBN 2015, pemerintah sudah membuat asumsi dasar
atau acuan ekonomi makro, yakni pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, suku
bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap
dolar AS, harga minyak mentah Indonesia, dan lifting minyak dan gas bumi. "Untuk laju
pertumbuhan ekonomi pada 2015 diperkirakan lebih baik dari 2014, yakni di
kisaran 5,5%-6%," ucap Chatib dalam penyampaian pengantar dan keterangan
pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun
Anggaran 2015, di Sidang Paripurna DPR,
Selasa (20/5/2014). Chatib menambahkan,sedangkan untuk laju inflasi pada 2015
diperkirakan mencapai 4% plus minus 1%.
Upaya menjaga inflasi tersebut didukung dengan upaya pemerintah menjamin
pasokan kebutuhan masyarakat, perbaikan distribusi barang kebutuhan ke seluruh
pelosok nusantara. Terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,



Pemerintah memperkirakan masih dipengaruhi oleh bauran beberapa faktor, baik dari luar dan
dalam negeri. Dengan membaiknya koordinasi upaya pemulihan ekonomi di
tingkat global seperti G20 dan berbagai forum regional. "Nilai tukar rupiah 2015
diperkirakan akan terjaga dan bergerak relatif stabil pada kisaran Rp 11.500-Rp
12.000 per dolar AS," ungkapnya. SPN 3 bulan pada 2015 diperkirakan akan berada
pada 6,0-6,5% atau lebih tinggi dari perkiraan 2014. "Sedangkan untuk ICP
(harga minyak), pemerintah memperkirakan pada 2015 pada kisaran
US$ 95-110 per barel, dan lifting minyak sekitar 900.000-920.000 barel per hari, dan
untuk lifting gas bumi mencapai 1.200.000-1.250.000 barel setara minyak
per hari," ungkapnya.
 Chatib menjelaskan, penyusunan APBN 2015 ini bertujuan sebagai baseline karena pada 2015 terjadi
perubahan pemerintahan. Sehingga tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
*