Rabu, 02 Maret 2016

Unjuk Rasa Dokter: Kami Hidup dengan Gaji Kami yang Pas-pasan

Dokter Indonesia Bersatu
berunjuk rasa di depan Istana
Negara. Para dokter ini mengajukan
sejumlah tuntutan antara lain
kesejahteraan.
"Media tolong catat ini, kami tanpa
sponsor. Kami hidup dengan gaji
kami yang pas-pasan dari yang tuan
presiden berikan," kata salah satu
pengunjuk rasa, dr Agung Sapta Adi,
Senin (29/2/2016).
Agung menegaskan, para dokter
tidak akan berbuat anarkis. Demo
yang dilakukan adalah unjuk rasa
damai. Sejumlah hal disampaikan
dalam spanduk mulai dari JKN
sampai BPJS.
"Apa yang kita rasakan saat ini
menuntut komitmen politik
mengenai anggaran kesehatan. Kami
hanya ingin dilihat dan didengar,"
imbuh dia.
Para dokter menginginkan
perlindungan profesi menurut
hukum yang berlaku. "Pasal 34 ayat
2 UUD '45, mana penerapannya tidak
ada. Presiden Jokowi dengarkan
kami," tutur Agung.
Demonstrasi damai ini dilakukan
oleh DIB untuk mendorong reformasi
sistem kesehatan di Indonesia. Tema
yang mereka angkat adalah
'Mendorong Reformasi JKN yang
Berkeadilan bagi Rakyat dan Tenaga
Kesehatan'.
Dalam siaran pers, DIB menyatakan
berbagai keluhan dirasakan peserta
maupun penyedia layanan
kesehatan. Pemahaman masyarakat
pada sistem asuransi JKN yang
masih minim seringkali menimbulkan
gesekan antara peserta dan penyedia
layanan kesehatan. Di samping itu,
peserta JKN terus bertambah namun
tidak disertai dengan penambahan
fasilitas dan jumlah tenaga
kesehatan yang memadai sehingga
daftar antrian menjadi panjang.
DIB menilai keberhasilan JKN
menjadi tanggung jawab bersama,
pemerintah diminta untuk fokus
melakukan perbaikan dari hulu ke
hilir. Persoalan anggaran, sarana-
prasarana, serta bahan baku obat
juga diperhatikan oleh DIB.
"Bahan baku obat yang masih
mengandalkan impor dan pajak
PPnBM alat kesehatan juga menjadi
biang tingginya biaya layanan
kesehatan. Oleh sebab itu
pemerintah harus turut mendorong
berkembangnya industri farmasi
dalam negeri dan menghapus PPnBM
alat kesehatan sebagai satu upaya
mendukung suksesnya JKN," ungkap
DIB.
"JKN juga harus dilepaskan dari
kepentingan atau pencitraan politik
penguasa yang hanya untuk menarik
simpati rakyat melainkan kembali
pada tujuan awal yaitu untuk
menyehatkan seluruh rakyat
Indonesia," imbuhnya.

sumber: detik.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar