JAKARTA, KOMPAS.com - Kerugian yang diakibatkan aksi mogok nasional oleh
kaum buruh pada Kamis (31/10/2013) lalu ditaksir mencapai lebih dari Rp 45 miliar.
Angka tersebut didapat dari perhitungan kerugian setiap perusahan di Kawasan
Berikat Nusantara (KBN) Cakung dan Marunda yang mencapai Rp 500 juta per
perusahaan.
Dampak terparah aksi mogok tersebut adalah semua perusahaan di KBN
Cakung dan Marunda berhenti beroperasi. Sementara itu, meskipun terganggu, perusahaan-perusahaan di kawasan PT Jiep Pulogadung tidak sampai lumpuh. Di kawasan pelabuhan,
aksi demo hanya berdampak pada keterlambatan kerja.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang, menjelaskan dampak terparah pada sektor industri yang langsung berkenaan dengan produksi.
"Dari data yang kami terima, ada 97 perusahaan yang stop operasi di KBN
Cakung dan Marunda, kerugian masing- masing perusahaan itu diperkirakan lebih
dari Rp 500 juta. Mereka sejak pukul 09.00 sudah tidak bisa beroperasi karena aksi
mogok nasional yang dilakukan para buruh dengan melakukan sweeping ke
perusahaan-perusahaan," paparnya.
Saat ini perusahaan-perusahaan di kawasan PT Jiep Pulogadung, masih
dalam perhitungan kerugian. "Di sana itu tidak terjadi stop operasi. Sebagian besar perusahaan hanya mengirimkan perwakilan buruhnya untuk ikut aksi,"
ujarnya.
Bernard Aritonang dari PT Bangun Busana Maju mengatakan, perusahaannya sangat merugi karena demo buruh. Kerugian yang diderita mencapai lebih dari Rp 500 juta. Menurut
Bernard, kerugian yang harus ditanggung perusahaannya antara lain untuk biaya
lembur pekerja sebesar Rp 159.012 281 dan upah buruh yang tidak bekerja
namun tetap harus dibayar Rp 65.497.915 "Belum lagi klaim keterlambatan
pengiriman sebesar 20.000 dollar AS dan kerugian biaya pengiriman 10.000 dollar
AS. Kemarin untuk menutup produksi sempat kita melakukan overtime hingga
membuat bengkak biaya operasinal," tuturnya.
Sedangkan Ketua Umum Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih mengatakan
bahwa buruh sangat kecewa dengan penetapan UMP sebesar Rp 2.441.000.
Namun untuk langkah selanjutnya, pihaknya akan berkordinasi dengan
organisasi lain untuk merumuskan sikap dan langkah ke depan.
"Kita mau rapat dulu. Ada 60-an organisasi se-Jabotabek yang akan rapat pada
Senin (4/11/2013). Dalam mengusulkan UMP sebesar Rp 3,7 itu kita juga sudah
berdasar survey. Hanya hanya mungkin beda dengan metode yang dilakukan
dewan pengupahan dari unsur pemerintah atau pengusaha," tukasnya.
Penulis: Dian Fath Risalah El Anshari
Tidak ada komentar:
Posting Komentar