Kemarin, puluhan pengemudi, sopir dan kernet Metromini menggelar demo di
depan Balai Kota Jakarta menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
( Jokowi) memulangkan armada yang dikandangkan. Jumat (30/8) siang, giliran
demo puluhan buruh menuntut ketegasan Jokowi dalam realisasi janjinya
memberikan pelayanan dan kesejahteraan para buruh.
Mereka menuding selama ini dipersulit Dinas Ketenagakerjaan dan perusahaan. Oleh karenanya, mereka dengan kesal menuduh Jokowi hanya pencitraan semata di media.
"Jokowi cuma bagus ngomong di TV. Di belakang main duit sama pengusaha,"
teriak seorang buruh, Heru di depan Balaikota Jakarta, Jumat (30/8).
Menurut buruh outsourcing perusahaan obat di kawasan Pulogadung ini, Jokowi
telah ingkar janji. Sebab, katanya pro rakyat tetapi tidak terbukti.
"Katanya pro rakyat. Katanya mau kasih pelayanan yang bagus. Katanya mau
sanksi pengusaha nakal yang enggak bayar gaji sesuai UMP. Mana buktinya?"
ujarnya.
Sementara itu koordinator aksi sekaligus ketua Serikat Pekerja Perusahaan
Farmasi, Taufan Rahutomo meminta Jokowi berkoordinasi dengan wakilnya
Basuki T Purnama untuk menegur Disnaker Jakarta Timur.
"Kita sudah dapat rekomendasi dari Pak Ahok. Tapi rekomendasi itu enggak
digubris," katanya. Taufan mengatakan rekomendasi itu berupa izin pembuatan serikat pekerja di perusahaannya. Sebab, sesuai amanat UU, perusahaan yang menaunginya tidak melaksanakan surat tersebut atas rekomendasi Ahok.
"Kita minta rekomendasi karena izin enggak keluar terus sampe sekarang.
Dinas Tenaga Kerja, Jakarta Timur enggak pernah ada pejabatnya. Itu
alasan staf menunda perizinan. Padahal kita juga sudah lampirkan rekomendasi
dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," jelasnya.
Menurut Taufan, sesuai UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, izin harus
dikeluarkan dalam waktu 21 hari. Namun hingga tiga bulan izin pembentukan
serikat pekerja belum keluar.
Kedatangan buruh merupakan puncak kemarahan akibat peristiwa pada Selasa
27 Agustus lalu. "Kita ke Disnaker, Jakarta Timur. Kita
enggak dilayani. Pejabat pada enggak ada, kata petugas. Kita dicuekin, mereka
asyik dangdutan sambil saweran di kantor. Katanya hari itu halal bihalal,"
tutur Taufan.
Taufan mengatakan kedatangannya saat itu untuk menanyakan pengajuan
mereka diterima atau ditolak. "Kalau diterima kita terima kasih. Kalau
ditolak kita minta penjelasan kenapa. Mereka malah dangdutan di kantor
sambil saweran di jam kerja. Ini enggak etis. Mereka ngerti hukum kita juga
belajar hukum. Jangan paksa kami jadi anarkis. Makanya kita datang hari ini,"
ungkapnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar